close

Apa

Yenny Wahid Ciptakan Ekosistem Islam Modern Berbasis Syariah Melalui Islamic Law Firm

DSC_0362-1

Seiring perkembangan zaman, Islam saat ini mulai dipengaruhi oleh berbagai macam fenomena, begitupun dengan kebudayaan Islam yang akhirnya banyak dipengaruhi oleh negara adidaya. Hingga akhirnya yang kita lihat adalah sebuah fenomena hingga mengakibatkan kemunduran peradaban dalam Islam itu sendiri.

 

Begitupun di Indonesia, adanya politik identitas dan terbukanya sistem demokrasi yang cenderung menonjolkan satu kelompok tertentu, bahkan tampak sangat kuat mengintimidasi dan tak jarang agama menjadi alat legitimasi yang menampilkan kekerasan terhadap golongan marjinal lainnya.

 

Seiring hal tersebut, Islam dirasakan sebagian orang menjadi sangat sulit dipahami, direduksi hanya untuk kepentingan kelompok semata.

 

“Islam juga harus responsip terhadap hal-hal yang berkaitan dengan manusia, misalnya tentang kewarganegaraan, kepentingan perempuan, domistik firm yang saat ini masih menjadi masalah nasional maupun internasional,” ujar Yenny Wahid dalam sambutannya diacara peluncuran Islamic Law Firm, di Jakarta, pada Jum’at (25/10).

 

Peresmian Islamic Law Firm oleh Yenny Wahid dan Menkopolhukam, Mahfud MD dengan pemukulan rebana bersama-sama (foto: Yulia)

 

Berlatar belakang hal tersebut, guna menghadapi era Socity 5.0,  Yenny Wahid menciptakan sebuah ekosistem Islam modern berbasis syariah dengan mendirikan Islamic Law Firm (ILF).

 

ILF adalah sebuah firma hukum yang sengaja didirikan dengan visi ke depan. Tidak sebatas untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, ILF juga telah mempersiapkan diri guna menghadapi era Society 5.0.

 

Dengan melibatkan para ulama yang kompeten di didang syariah Islam, tim hukum ILF berkomitmen dengan sungguh-sungguh membantu para pelaku bisnis. Mulai dari mendampingi, melindungi, hingga memastikan aktivitas bisnis sesuai syariah yang dijalankan sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku, termasuk minim risiko hukum.

 

Hadir dalam kesempatan yang sama, Menteri  Koordinator Bidang politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD yang mengatakan bahwa hukum di masa lalu tidak berlaku di masa sekarang. Seiring perkembangan zaman, hukum juga berubah sesuai dengan keadaan. Prinsip syariahnya, fiqih-nya, perkembangan implementasinya juga berubah sesuai dengan waktu dan tempat.

 

“Hukum yang berlaku di Arab, Afghanistan, Yordania tidak harus sama dan berlaku juga di Indonesia, karena tempatnya beda,” katanya.

 

Mahfud lalu juga menjelaskan, hukum juga berubah apabila tempat dan waktunya juga berubah. Budaya yang berbedapun juga mempengaruhi perubahan tersebut.

 

“Hukum hanya rechsstaat, maka berbeda tempat, berubah. Hukum Islam pun tak boleh jumud. Hukum Indonesia sudah dilindungi dengan konstitusi agar disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia tanpa melanggar akidah yang ada,” papar dia.

 

“Tidak boleh orang di-takfiri. Kamu tidak ikut ini kafir, kalau negara tidak seperti ini kafir. Kita sudah memilih negara berdasarkan perubahan, tempat, waktu, dan situasi masyarakat yang sepakat mendirikan negara berdasarkan ideologi Pancasila,” jelas Mahfud MD.

 

 

Yenny Wahid dan Mahfyd MD (Foto : Yulia)

 

Acara peluncuran ILF ini juga dihadiri oleh KH. Nazaruddin Umar, Cendikiawan dan Imam Besar Masjid Istiqlal dan beberapa perwakilan dari kedutaan besar Arab dan Yordania di Jakarta. KH. Nazaruddin Umar mengatakan bahwa sprit yang dibawa oleh Yenni Wahid saat ini memang sangat diperlukan di masa sekarang.  “Spirit yang disampaikan saya kira memang sudah saatnya, karena saat ini belum ada institusi secara khusus yang membahas persoalan yang muncul dalam masyarakat modern di Indonesia,” katanya.

 

ILF berusaha menegaskan posisinya dalam era mendatang. Sebuah era yang dalam proses pengembangan dan penerapannya menggunakan tekhnologi high tech, namun tetap menggunakan “human-focused“. Bahwa, apapun harus senantiasa menempatkan manusia sebagau pengendali, sekaligus dimanfaatkan untuk kebaikan manusia.

 

Salah satu inovasi yang dihadirkan ILF terkait  hal tersebut adalah ADILah. ADILah siap memberikan konsultasi hukum gratis yang dapat diakses dimana dan kapan saja dengan mobile apps, termasuk pula lewat mesim DAV. DAV adalah terobosan yang menggabungkan interaktif terbaru seperti reality (AR), kecerdasan buatan (AI), dan virtual reality (VR).

 

“ILF ini sekaligus upaya kami menciptakan ekosistem Islam modern haru ini dan dikemudian hari,” ungkap Board of Advisor ILF Zannuba An’fah Chafsoh (Yenny Wahid).

 

Sebagai law firm berbasis Islam, dia menegaskan, ILF harus turut menampilkan wajah Islam sebagai agama kemajuan dan keunggulan. Karrna hanya dengan begitu, iLF akan bisa secara optimal mengambil peran dalam upayan menuju semangat kebangkitan umat.

 

Indonesia yang terbagi dalam ribuan kepulauan membuat pemerataan akses masih menjadi kendala hingga hari ini. Salah satunya akses terhadap hukum yang belum merata. Dari fakta dan kondisi itulah ILF akan berusaha tampil menjadi jawaban. Semua orang sama di hadapan hukum, dan berhak atas peelindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Sesuai peran yang dimiliki, ILF nantinya siap memberikan layanan jasa hukum, baik logitasi maupun non ligitasi. Dalam bidang ligitasi, ILF dapat membantu berbagai penanganan perkara dengan memuat perspektif syariah Islam.

 

Semisal kasus perceraian, hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, penyelesaian sengketa waris, penanganan korban KDRT, penyelesaian sengketa arbitrase, kepailitan, KPPU, sengketa pajak, PHI, dan lain sebagainya.

Sedangkan dalam bidang non litigasi, ILF juga siap memberikan berbagai jasa hukum. Seperti pembuatan kontrak bisnis berbasis syariah, konsultasi hukum pasar modal syariah, akuisisi dan merger, penanganan perkara asuransi dan reasuransi syariah, hingga penyelesaian hutang piutang berbasis syariah. Termasuk, ILF juga siap memberikan jasa pengurusan perijinan seperti Fintech Syariah, HAKI, Iabelisasi halal MUI, audit legal, dan Iain sebagainya. (YD)
read more

Jokowi Mau Ganti Mobil Dinas Di Periode Pemerintahan Baru

jokowi_20171218_180035

Capres terpilih, Jokowi, yang juga Presiden Indonesia Periode 2014-2019 berencana untuk mengganti mobil dinas kepresidenan. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membeberkan alasan di balik pengadaan mobil baru Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/8/2019), Heru menyebut kondisi mobil sudah tidak prima.

“Kenapa melakukan itu? Pertama kan mobil dinas bapak presiden sudah melebihi waktunya dan mobil itu adalah mobil khusus, contohnya anti peluru dan lain-lain. Dan elektroniknya itu ada umurnya, jadi ada umur 10 tahun ya sudah. Kalau udah 10 tahun mungkin juga kalau diperbaiki sulit,” ujarnya.

Ia mencontohkan masalah yang timbul tatkala Presiden melakukan kunjungan kerja di Bali, beberapa waktu lalu. Saat itu, ada masalah yang memaksa Setpres dan Paspampres mencari mobil pengganti. Namun ternyata, mobil pengganti itu tidak memenuhi persyaratan keamanan Presiden.

Dan ini kami tidak memilikinya dan sudah wajarlah mobil sudah lebih dari 10 tahun. Umur elektronik dan suku cadangnya sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu,” kata Heru.

Seperti diketahui, Kementerian Sekretariat Negara sedang mengadakan lelang untuk mobil presiden. Sejumlah pabrikan mobil kenamaan macam Mercedes-Benz dan BMW sudah mengajukan penawaran.

“Betul, BMW dan Mercedes Benz sudah menawarkan,” kata Kepala Biro Umum Kementerian Sekretariat Negara Piping Supriatna kepada CNBC Indonesia, Selasa (2/7/2019)

“Informasi mengenai perkembangan pengadaan Presiden, nanti akan disampaikan resmi oleh Kemsetneg,” katanya.

Pada April 2019 lalu, BMW mengaku siap melakukan penawaran untuk mobil kepresidenan. Demikian kata Vice President of Corporate Communication, BMW Group Indonesia, Jodie O’tania pada April lalu.

“Kita selalu ikut pasti (Pitching mobil presiden), setiap ada kesempatan BMW pasti ditawarkan, tahun ini pasti ditawarkan lagi,” ungkapnya.

Seperti Apa Spesifikasi Mobil Dinas Yang Baru?

Kementerian Sekretaris Negara yang melakukan pengadaan kendaraan VVIP Kepresidenan membocorkan Mercedes-Benz S600 Guard kembali menjadi pilihan untuk kendaraan mobil dinas baru Jokowi.

Informasi mengenai spesifikasi Mercedes-Benz S600 Guard, yang bakal dipakaikan plat nomor RI1 dan RI2 itu jelas membuat penasaran. Sebab, mobil yang dibuat khusus itu diperkirakan memiliki banderol lebih dari Rp8 miliar.

Deputy Director Sales Operation & Product Management Mercedes Benz Distributor Indonesia, Karyanto Hardjosoemarto mengatakan, pihaknya tidak bisa memberikan informasi terkait spesifik mobil dinas baru Jokowi.

“Mohon maaf, untuk spesifikasi kami tidak memberikan pernyataan apa pun, bisa menghubungi pihak sekneg untuk perihal tersebut ya,” ujarnya saat dihubungi, Jumat 23 Agustus 2019.

Menurut Karyanto, kemampuan Mercedes Benz S600 Guard untuk menemani perjalanan pemimpin negara, sudah cukup populer di negara lain. Bahkan, spesifikasinya bisa dibuat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara pemesan.

 

“Mercedes-Benz S600 Guard ini memang umumnya adalah kendaraan VVIP. Maka, dengan alasan keamanan, spesifikasi detailnya tidak bisa dipublikasikan,” ucapnya.

Sumber : cnbcindonesia

Wartaekonomi.co.id

read more